Survei SMRC: Kepuasan pada Jokowi Anjlok Imbas Isu Tiga Periode

 

Survei SMRC: Kepuasan pada Jokowi Anjlok Imbas Isu Tiga Periode

Jakarta, Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo menurun imbas wacana penundaan pemilu dan masa jabatan tiga periode.

Direktur Riset SMRC, Deni Irvani mengatakan tingkat kepuasan kini di angka 64,6 persen. Padahal tingkat kepuasan publik sempat mencapai 77 persen.

"Maret 2021 di 77 persen, Mei 2021 di 75,7 persen, September 2021 di 68,5 persen, Desember 2021 pada 71,7 persen, Maret 2022 di 64,6 persen," kata Deni Irvani dalam paparannya, Jumat (1/4).

Menurut Deni, sikap warga yang pada umumnya menolak usulan penundaan pemilu menurunkan sentimen positif atas kinerja presiden.

Dari hasil survei, responden yang menolak penundaan pemilu umumnya tidak puas dengan kinerja Jokowi. Jumlahnya mencapai 60 persen.

Kemudian, ada 67 persen responden yang menolak penundaan pemilu menganggap negara sedang melaju ke arah yang benar.

Penilaian positif atas arah perjalanan bangsa turun dari 80 persen pada survei Maret 2021 menjadi 68 persen dalam survei Maret 2022.

Hal yang sama, menurutnya juga terjadi pada evaluasi atas demokrasi di Indonesia. Terjadi tren penurunan dibanding setahun yang lalu.

"Tren kepuasan terhadap jalannya demokrasi dalam setahun terakhir mengalami pelemahan dari 71,9 persen pada survei Maret 2021 menjadi 61,7 persen dalam survei Maret 2022," terang Deni.

SMRC melakukan survei dengan melibatkan 1.220 responden yang dipilih secara acak dengan metode stratified multistage random sampling. Responden itu sudah memiliki hak pilih dalam pemilu.

Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka sepanjang 13-20 Maret 2022. Response rate survei ini sebesar 1.027 atau 84 persen.

Isu penundaan Pemilu 2024 mencuat usai pucuk pimpinan PKB, PAN dan Golkar melontarkan wacana ke khalayak publik. Sumber CNNIndonesia.com yang enggan disebutkan namanya menyebut Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta para ketua umum partai menyampaikan usulan itu.

Terbaru, dukungan terhadap Jokowi agar menjabat tiga periode tersampaikan dalam acara Silaturahmi Nasional kepala desa yang digagas Apdesi di Jakarta pada Selasa lalu (29/3).

Presiden Jokowi mengatakan bahwa aspirasi itu merupakan keinginan masyarakat. Dia hanya menyampaikan bahwa semua pihak harus mematuhi konstitusi UUD 1945.

 
    

Gerindra Minta Pemerintah Jaga Harga Bahan Pokok Tak Naik Selama Puasa

 

Gerindra Minta Pemerintah Jaga Harga Bahan Pokok Tak Naik Selama Puasa

Jakarta, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra meminta pemerintah melakukan intervensi terhadap harga bahan kebutuhan pokok selama bulan puasa Ramadan.

Menurutnya, pemerintah juga harus memastikan produk-produk yang dijual di pasar merupakan hasil petani lokal. Dia berkata, langkah ini harus dilakukan demi menjamin peningkatan kesejahteraan petani lokal.

"Pemerintah bisa memberikan intervensi terhadap kenaikan-kenaikan harga bahan pokok, misalnya dengan melakukan operasi pasar, sektor pasar juga harus dipenuhi produk-produk yang dihasilkan dari para petani lokal," kata Muzani dalam keterangannya, Jumat (1/4).

Ia menyatakan, Gerindra menyadari bahwa masyarakat tengah menghadapi situasi sulit jelang Ramadan tahun ini, di mana harga sejumlah bahan kebutuhan pokok mengalami kenaikan drastis.

Menurutnya, kenaikan tersebut kemungkinan disebabkan oleh dua hal yaitu dampak dari ekonomi yang bergeliat kembali pascapandemi Covid-19 atau perang antara Rusia dan Ukraina.

Namun, Muzani berharap masyarakat mau bersabar dan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok tersebut tidak mengganggu ibadah puasa masyarakat selama Ramadan.

"Beban pengeluaran dari kenaikan itu tentu saja berat dan ini dapat mengganggu kekhusuan kita dalam menjalankan ibadah puasa, karena ekonomi belum sepenuhnya pulih," kata Wakil Ketua MPR itu.

Lebih lanjut, Muzani mengingatkan, masyarakat harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan selama Ramadan. Pasalnya, menurutnya, Covid-19 masih menjadi ancaman hingga saat ini.

Di sisi lain, Muzani berharap masyarakat bisa menjaga kerukunan antar umat beragama dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi dalam bersosialisasi di setiap lapisan masyarakat.

"Keberagaman sudah menjadi budaya yang mengakar bagi Indonesia. Apabila Ramadan bisa kita jalankan dengan kekhusyukan, itu telah menjadi bukti kita telah menjadi bangsa yang toleran," tutur Muzani.

Sejak akhir tahun lalu, minyak goreng menjadi komoditas langka. Kalaupun barangnya tersedia, harga yang ditawarkan relatif mahal. Seliter minyak goreng kemasan dibanderol di kisaran Rp20 ribu hingga Rp26 ribu. Sementara, minyak goreng curah dipatok Rp15 ribu hingga Rp18 ribu per liter.

Terbaru, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax dari Rp9 ribu-Rp9.400 menjadi Rp12.500-Rp13 ribu.

Mendagri Minta Kepala Daerah Kontrol Bahan Pokok

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk membantu dalam pengendalian harga 12 bahan pokok agar terhindar dari kelangkaan menjelang bulan Ramadhan dan hari raya Idulfitri. Tito meminta agar kepala daerah bergerak aktif dan tidak hanya menunggu pemerintah pusat.

"Kepala daerahnya enggak hanya nunggu, begitu ada kelangkaan, [bilang] kita tunggu aja dari pusat, enggak. Tanggung jawab dari kepala daerah juga," ujar Tito pada wartawan di Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (1/4).

Pasalnya, Tito melihat bahwa kepala daerah merupakan pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Baik di tingkat kota/kabupaten maupun provinsi, seharusnya kepala daerah bisa membuat kebijakan yang membantu menanggulangi atau menghindari kelangkaan bahan pokok.

"Mereka dipilih rakyat, orang-orang pinter, punya kekuasaan, manajemen, manajerial, mereka memiliki APBD, bisa membuat peraturan," ucap Tito.

"Lakukan, manfaatkan semua sumber daya dan kekuasaan itu untuk membuat terobosan agar harga pangan di semua daerah bisa terkendali," sambungnya.

Tito juga menyampaikan bahwa pihaknya terus memantau kerja-kerja kepala daerah dalam mengendalikan kelangkaan itu. Setidaknya sampai setelah hari raya Idulfitri, ia akan melakukan penilaian dan memberikan penghargaan pada kepala daerah yang berhasil mengendalikan kelangkaan.

Sedangkan, bagi kepala daerah yang gagal mengendalikan kelangkaan berarti menunjukkan kepemimpinan yang buruk.

Lebih lanjut, Tito menyebut bahwa kepala daerah bisa saling bekerja sama antardaerah untuk menghindari kelangkaan sekaligus lonjakan harga bahan pangan. Termasuk, kepala daerah bisa bekerjasama dengan satgas pangan milik Polri.

     

Dicopot dari Wakil Ketua DPRD, NasDem Buka Pintu ke Taufik Gerindra

 

Dicopot dari Wakil Ketua DPRD, NasDem Buka Pintu ke Taufik Gerindra

Jakarta, Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta, Nurcahyo Anggorojati, mengaku tidak mengetahui kabar politikus Gerindra, M Taufik, telah pindah ke Partai NasDem.

Namun, ia mempersilakan bila Taufik ingin bergabung menjadi kader NasDem. Menurutnya, pintu NasDem terbuka bagi tokoh-tokoh hebat yang ingin bergabung menjadi kader.

"Siapapun yang mau ke partai kami, kami welcome saja. Politisi dari manapun, calon-calon yang hebat kami akan terima di NasDem," kata pemilik sapaan akrab Yoyo itu saat dihubungi, Jumat (1/4).

Lebih lanjut, dia menyatakan, hubungan NasDem dengan semua tokoh politik baik, termasuk dengan Taufik. Menurutnya, pihaknya selalu menjalankan ajaran Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, dalam berpolitik.

"Kami di NasDem dekat dengan semua kalangan, kami berusaha jaga dengan baik. Kami tidak ada yang jauh atau bagaimana, semua baik. Surya Paloh mengajarkan kami politik kebangsaan, bagaimana mengedepankan kepentingan negara," ujar dia.

"Ini bukan jawaban retorika, tapi itu menjadi pegangan buat kami," sambungnya.

Sebelumnya, Taufik mengaku sudah dicopot dari jabatan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta oleh partainya. Pencopotan baru disampaikan secara lisan. Taufik menyebut Ketua DPD Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria yang menyampaikan pencopotan itu.

"Ya Pak Ariza sih udah ngomong, ya nyampein aja. Saya jawab ya enggak apa-apa, itu memang kewenangan organisasi," kata Taufik saat dihubungi, Jumat (1/4).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa buka suara soal kabar Taufik keluar dari Gerindra. Menurutnya, hal tersebut merupakan hak Taufik.

Desmond juga buka suara merespons kabar Taufik bergabung ke Partai NasDem. Desmond mengaku mendukung Taufik pindah ke partai pimpinan Surya Paloh tersebut.

"Saya support dia pindah ke NasDem. Saya support, memang tidak berguna juga dia di Gerindra. Kalau berguna pasti dia bertahan kan. Kalau benar dia bertahan kan," ujarnya.

 

    

Dicopot dari Wakil DPRD DKI, Taufik Gerinda Ingat Doa Anies Presiden

 

Dicopot dari Wakil DPRD DKI, Taufik Gerinda Ingat Doa Anies Presiden

Jakarta, Politisi Partai Gerindra M Taufik mengaku belum mengetahui alasan dirinya dicopot oleh partai dari posisi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Namun ia menyinggung soal doa yang pernah disampaikan untuk Gubernur DKI Anies Baswedan.

"Masa soal doa aja enggak boleh," kata Taufik saat dihubungi, Jumat (1/4).

Sebagai informasi, dalam acara Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jaya, beberapa waktu lalu, Taufik sempat mendoakan Anies Baswedan menjadi Presiden di tahun 2024 mendatang.

Di sisi lain, sejauh ini, sejumlah petinggi Partai Gerindra menyatakan bahwa partai berlambang Burung Garuda itu mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto menjadi Capres di Pemilu selanjutnya.

Namun saat disinggung soal doa mana yang dimaksud, Taufik tak menjawab secara lugas.

"Saya enggak paham alasannya kenapa diganti, tapi yang jelas bahwa penggantian itu saya anggap biasa saja, wajar-wajar saja," katanya.

Taufik lebih lanjut juga membantah jika pencopotan dirinya itu terkait dengan dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi pengadaan Lahan Munjul, Jakarta Timur. Nama Taufik sempat disebut-sebut dalam persidangan kasus itu.

"Kan saya enggak ada hubungannya sama Munjul. Bukan di bawah koordinasi saya. Semua orang disebut dalam sidang banyak, itu kan bukan di bawah koordinasi saya," katanya.

Surat Pergantian Taufik dari Wakil Ketua DPRD DKI Sudah Dilayangkan

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat soal pergantian M Taufik dari posisi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, ke pimpinan dewan.

"Sudah disampaikan, akan pergantian ya sudah, ya bulan Maret," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Jumat (1/4).

Riza mengatakan Ketua Fraksi Gerindra DKI Jakarta, Rani Mauliani akan menggantikan posisi Taufik sebagai pimpinan dewan.

"Iya, InsyaAllah digantikan Bu Rani," kata Riza.

Lebih lanjut, ia mengklaim bahwa pergantian posisi Wakil Ketua itu adalah hal yang biasa dalam organisasi. Riza membantah jika pergantian dikarenakan konflik internal, maupun karena Taufik diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan Lahan Munjul, Jakarta Timur.

Nama Taufik sempat disebut dalam persidangan kasus itu.

"Enggak ada hubungan dengan kasus-kasus ya. Enggak ada di internal enggak ada konflik, Partai Gerindra tidak pernah ada konflik internal," kata pria yang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Riza juga menyampaikan Taufik tetap berada di struktur Gerindra usai tak lagi menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD.

"Pak Taufik tetap ya Partai Gerindra, di DPD membantu saya , saya Ketua DPD, Pak Taufik sebagai Ketua Penasehat," katanya. 

        

Bantah Luhut, Mayoritas Pemilih PDIP hingga Golkar Tolak Tunda Pemilu

 

Bantah Luhut, Mayoritas Pemilih PDIP hingga Golkar Tolak Tunda Pemilu

Jakarta, Hasil survei lembaga Saiful Muzani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa mayoritas pemilih PDIP hingga Golkar menolak usul penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden Joko Widodo.

Survei SMRC dilakukan terhadap 1.220 responden di seluruh Indonesia yang telah memiliki hak suara atau berusia di atas 16 tahun. Survei menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error sekitar 3,12 pesan dan response rate 1.027 atau 84 persen.

Hasilnya, mayoritas pemilih partai di Pemilu 2019, menolak usul penundaan pemilu ke 2027 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Suara penolakan hampir merata di antara pemilih sembilan partai politik pemilik suara di parlemen.

"Pemilih PDIP ada 73 persen yang ingin pemilu tetap 2024 karena alasan Covid, karena alasan ekonomi pun ditolak 78 persen tetap ingin pemilu 2024," kata Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam paparannya, melalui kanal YouTube SMRC, Jumat (1/4).

Selain 73 persen suara PDIP, penolakan juga ditunjukkan oleh mayoritas pemilih partai lain. Rinciannya, 78 persen pemilih Golkar, 75 persen PKB, 89 persen Gerindra, 96 persen Demokrat, hingga PAN sebanyak 84 persen.

Hasil survei tersebut, menurut Deni, sekaligus membantah klaim Menko Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut mayoritas pemilih Demokrat, PDIP, Gerindra menginginkan pemilu ditunda.

"Bukan hanya pemilih PDIP, pemilih Golkar, pemilih PKB, termasuk pemilih PAN, Gerindra dan Demokrat yang katanya diklaim ingin penundaan pemilu itu, tidak terbukti," ucap Deni.

Tak hanya berdasarkan pemilih partai, mayoritas reponden juga menolak penundaan Pemilu karena berbagai alasan mulai dari pandemi, pembangunan IKN, hingga pemulihan ekonomi.

    

Survei IPS: Mayoritas Publik Tolak Penundaan Pemilu

 

Survei IPS: Mayoritas Publik Tolak Penundaan Pemilu

Jakarta, Lembaga survei Indonesia Polling Station (IPS) menyebut pernyataan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai 100 juta rakyat dukung penundaan Pemilu patut dipertanyakan.

Peneliti senior IPS, Alfin Sugianto mengatakan, berdasarkan hasil temuan lembaga survei, sebanyak 74,6 persen publik menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.

"Ini berarti bahwa pernyataan Menko Luhut Binsar Panjaitan mengenai 100 juta lebih rakyat Indonesia mendukung penundaan Pemilu 2024 layak dipertanyakan akurasinya," kata Alfin dalam konferensi pers virtual, Senin (28/3).

Alfin mengatakan, berdasarkan hasil surveinya, hanya 15,2 persen responden yang setuju penundaan Pemilu. Sementara 10,2 persen responden lainnya tidak menjawab.

Lebih lanjut, Alfin mengungkapkan sebanyak 35,9 persen responden yang menolak penundaan Pemilu beralasan wacana itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka memandang Penundaan Pemilu sebagai pelanggaran konstitusi.

Kemudian, kata Alfin, sebanyak 18,4 persen responden lainnya beralasan penundaan Pemilu akan menjatuhkan kredibilitas Presiden Jokowi.

Selain itu, sebanyak 20,3 persen responden yang menolak Penundaan Pemilu memandang agenda itu bisa menimbulkan situasi chaos.

"Penundaan pemilu sangat rawan memicu terjadinya kerusuhan sosial seperti yang terjadi pada tahun 1998," ujar Alfin.

Sebagai informasi, survei IPS dilakukan pada 8-18 Maret 2022 di 34 provinsi terhadap 1.220 responden yang berusia minimal 17 tahun. Margin of error survei ini sekitar 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara itu, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan bahwa mayoritas responden yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo menolak wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Dari survei itu diperoleh hasil sebesar 65,1 persen responden yang puas dengan kinerja Jokowi menentang penundaan Pemilu 2024. Sedangkan di pemilih yang menyatakan tak puas dengan kinerja Jokowi, angka yang menentang penundaan pemilu jauh lebih besar yaitu sebesar 87,3 persen.

Survei digelar pada 23 Februari hingga 3 Maret 2022 dengan total 1.200 responden dari seluruh provinsi. Pengambilan sampelnya menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim tak sedikit warga yang mendukung Pemilu 2024 ditunda. Alasannya, tidak rela uang ratusan triliun dipakai untuk Pemilu ketika pemulihan ekonomi pascapandemi masih berjalan.

Dia mengaku telah mendapat aspirasi warga berdasarkan big data yang merekam aktivitas di media sosial. Luhut mengklaim data diambil dari 110 juta orang di media sosial. Akan tetapi, dia enggan membukanya kepada publik.

      

Survei IPS: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Gerindra Naik Terus

 

Survei IPS: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Gerindra Naik Terus

Jakarta, Hasil survei Indonesia Polling Station (IPS) menyatakan elektabilitas Partai Gerindra meningkat 4 persen. Mengenai tokoh, Ketum Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan teratas.

Jika dirinci, elektabilitas PDIP 20,9 persen, Gerindra 16,5 persen, Golkar 11,4 persen, Demokrat 8,3 persen, PKS 7,7 persen, PKB 7,1 persen, NasDem 5,5 persen, PAN 2,6 persen, Perindo 2,2 persen, PPP 2,1 persen.

"PDI Perjuangan akan memenangkan pemilu dengan 20,9 persen. Namun elektabilitas PDI Perjuangan semakin ditempel oleh Partai Gerindra yang dipilih oleh 16,5 persen," kata Peneliti senior IPS Alfin Sugihatno dalam konferensi pers virtual, Senin (28/3).

"Elektabilitas Partai Gerindra mencapai 16,5% atau meningkat sekitar 4% dibandingkan perolehan suaranya pada Pemilu 2019. Sementara itu perolehan suara PDI Perjuangan cenderung stagnan di posisi 20-an persen," tambahnya.

Selain itu, IPS juga menemukan bahwa partai-partai baru dan partai non parlemen sulit mendapat elektabilitas yang tinggi. Hanya Perindo yang diprediksi bisa melewati ambang batas parlemen (parliamentary threshold)

Elektabilitas Prabowo

Survei Indonesia Polling Station (IPS) juga menyatakan Ketum Gerindra Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden.

"Temuan survei ini, elektabilitas Menteri Pertahanan itu mencapai 27,4 persen. Disusul urutan kedua ada nama Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 18,9 persen. Dan diurutan ketiga ada Anies Baswedan dengan elektabilitas 15,9 persen," ucap Alfin.

Menurut Alfian, elektabilitas Prabowo terus meningkat sejak 1,5 tahun terakhir. Dia menganggap itu menunjukkan peluang Prabowo untuk maju sebagai Capres pada Pemilihan Presiden 2024 nanti semakin besar.

"Meskipun berbagai kemungkinan masih bisa saja terjadi, tapi mengingat tren elektabilitas Prabowo yang stabil di puncak survei dalam 1,5 tahun terakhir mengindikasikan peluang Prabowo untuk memimpin Indonesia menggantikan Presiden Jokowi pada 2024 nanti cukup terbuka lebar," papar Alfin.

Survei IPS dilakukan pada 8-18 Maret 2022 di 34 provinsi terhadap 1.220 responden yang berusia minimal 17 tahun. Margin of error survei ini sekitar 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

     

Survei IPO: Kepuasan Publik ke Jokowi Anjlok Imbas Minyak Goreng

 

Survei IPO: Kepuasan Publik ke Jokowi Anjlok Imbas Minyak Goreng

Jakarta, Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo menurun akibat masalah kelangkaan minyak goreng.

Di Februari lalu, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah mencapai 69 persen. Namun kini turun drastis ke angka 43 persen.

"Dimungkinkan penurunan angka kepuasan ini berkaitan dengan momentum kelangkaan serta peningkatan tajam harga bahan kebutuhan masyarakat seperti minyak goreng," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah Putra, Senin (28/3).

Dalam data hasil survei IPO, ada 43 persen yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Kemudian 6 persen menyatakan sangat puas. Ada 41 persen responden yang tidak puas dan 10 persen sangat tidak puas.

"Terjadi penurunan cukup signifikan jika dibandingkan pada survei di Bulan Februari 2022," kata Dedi.

Jika dirinci ke kategori politik dan hukum, ada 56 persen responden yang tidak puas dengan Presiden Jokowi. Mereka yang puas hanya 39 persen sementara 5 persen responden menyatakan ragu-ragu.

Di kategori ekonomi, 46 persen responden puas, 42 persen tidak puas dan 12 persen ragu-ragu. Di bidang sosial, 53 persen responden puas dengan kinerja Jokowi. Sisanya, yakni 38 persen tidak puas dan 9 persen ragu-ragu.

IPO juga bertanya kepada responden ihwal kondisi ekonomi yang dirasakan saat ini. dibanding setahun sebelumnya. Hasilnya, 46 persen responden menyatakan buruk, 38 persen baik, 9 persen lebih buruk dan 7 persen lebih baik.

Survei IPO dilakukan sepanjang 11-17 Maret dengan melibatkan 1.220 responden yang dipilih secara acak dari berbagai daerah di Indonesia.

Metode yang dipakai multistage random sampling. Margin of error survei 2,9 persen dengan tingkat akurasi 95 persen.